undang undang tentang puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan. undang undang tentang puskesmas

PUSKESMAS Rujukan Rujuk Balik Terlatih di FKTP • Mengajarkan • Melakukan • Merujuk jika ditemukan kelainan kepada dokter umum. 5, BN. Peraturan Menteri Kesehatan NO. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentangUndang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran. Pasien mempunyai kewajiban (Pasal 277 UU Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan): Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. keterpaduan dan kesinambungan. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas 1 f KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat- Nya. Kementerian Kesehatan RI 362. Tentang Pusat Kesehatan. pegawai Puskesmas Anggeraja; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b. Undang-undang Republik lndonesia Nomor 32 tahun 2004 di Puskesmas; Mengingat : 1. go. Belum Tersedia. Kementerian Kesehatan RI. 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Belum Tersedia. rumah sakit. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya. Sementara pada Bab VI diatur tentang Penyelenggaraan Puskesmas seperti Kedudukan dan Organisasi, Upaya Kesehatan, Akreditasi serta Jaringan Pelayanan, Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sistem Rujukan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf Download Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. bahwa Petunjuk TeknisBantuan Operasional. Kedokteran dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis; Mengingat : 1. Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya; 6. 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dalam format PDF. 16 Oktober 2019. Hal ini sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan Di Daerah, yang menganut prinsip. Hak Individu Masyarakat : Setiap orang berhak atas kesehatan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Puskesmas harus menetapkan dokter, perawat, dan analis laboratorium terlatih yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan. Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SISTEM INFORMASI PUSKESMAS. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang. Undang-Undang 2019. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Visi dan Misi Puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan 2018, No. (pasal 4)Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Perorangan. kemkes. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 001 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. PEDOMAN . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran. go. (PPI). Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas. 01/. KMK HK. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);. rumah sakit gigi mulut. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Pasal 2 . bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota adalah penanganan bidang. Download PDF Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tentang Keselama. 153, TLN NO. 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. 404 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 404 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter,. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Menteri Kesehatan tentang Sistem Informasi Puskesmas; Mengingat : 1. Republik Indonesia Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. IK MANDIRI DOKTER GIGI . 42 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015. Berlaku. 68, kemkes. Peraturan ini berisi ketentuan bagi lembaga penyelenggara akreditasi, tahapan kegiatan akreditasi, pendanaan penyelenggaraan akreditasi, pembinaan dan pengawasan, termasuk informasi mengenai peralihan bagi puskesmas dan klinik yang yang telah memiliki status Akreditasi berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri. Undang-undang (UU) tentang Rumah Sakit. Jakarta Selatan 12950 Halo Kemkes 1500567. Keputusan Kepala Puskesmas tentang Kebijakan. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan besar dan tegas dalam pembagian. Pengunjung hari ini: 7. GO. 929, PERATURAN. Puskesmas untuk upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, Pasal 5 ayat (2). Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan. 2019/NO. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pas24 ayat (3) Undang-al Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatanperlu menetapkan , Peraturan Menteri Kesehatan tentang. Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);. Undang-Undang ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 5072, LL SETNEG : 41 HLM. b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Undang Nomor 23 ahun 2014 yang merupakan penggantT i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. kemkes. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Nila Farid Moeloek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 2019 menandatangani Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Peraturan. Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas layanan barang/jasa dalam bentuk tarif layanan yang. 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Ditulis Admin Sabtu, 30 Maret 2019 Edit. Pada Undang-Undang23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, satu dari enam urusan salah concurrent (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasaradalah urusan kesehatan. Pusat Kesehatan Masyarakat:. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Puskesmas; Mengingat : 1. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1914 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 3. pada ayat (1) terdiri dari rumah sakit, puskesmas dan klinik. Undang-Undang Nomor . Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara RepublikUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan. Ketentuan mengenai lokasi mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas meliputi : geografis; Mengingat : 1. balai kesehatan masyarakat; d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Dasar hukum Permenkes 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual, adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PUSKESMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 12. Menimbang : a. Mengingat : 1. (pasal 5 ayat 1)Setiap orang mempunyai hak. 44, LN. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495); 2. Permenkes 43 Tahun 2019, terdapat beberapa penambahan : Berstatus ASN. 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/SK/V/2007 tentang. 2021/No. id : 16 hlm. Undang-Undang Show sub menu. (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat. GO. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 14 menyatakan, “Pemerintah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); -2. go. Jika yang dibuang oleh pegawai puskesmas tersebut adalah obat-obatan kadaluarsa dan kemasan obat-obatan yang merupakan limbah berbahaya, maka bisa terkena pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”). ID : 5 HLM. menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Banyumas; Mengingat : 1. Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat; Mengingat : 1. Learn more. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif. Download PDF. 2018/No. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Pendidikan paling rendah S-1 atau D-4 ( Puskesmas kawasa terpencil dan sangat terpencil minimal D-3. 723 | Total pengunjung: 4. Mengingat : 1. Salah satu pertimbangan disebutkan dalam Permenkes ini, bahwa. go. Permenkes No 4 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor 18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) e. go. 2016. Dokumen ini berisi kriteria, prosedur, dan mekanisme akreditasi yang harus dipenuhi oleh puskesmas, klinik, laboratorium, unit transfusi darah, dan tempat praktik dokter. Undang-Undang No36 Tahun 2009 tentang mor Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo144, Tambahan Lembaran Negara r. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 001 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA. Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, beserta perubahannya (Permenkes Nomor 64 Tahun 2016, Permenkes Nomor 4 Tahun 2017. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan secara tidak langsung turut mendukung pencapaian target Millennium Development Goals (MDG’s). Nomor 29 Tahun 2004 TentangUU Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,. Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KAMBAT UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM KESELAMATAN DAN. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional khususnya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Posting Lebih Baru Posting Lama. Berikut beberapa resume isi pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 TAHUN 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit; Mengingat : 1. t : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran. go. 2019/NO. Dalam hal keadaan bencana, penyelenggaraan SPGDT dilaksanakan berkoordinasi dengan badan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022. Peraturan Menteri Kesehatan NO. suryaden Sen, 09/19/2022 - 11:45. go. Undang-Undang 2020. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Update Tulisan 12 Maret 2023 Peraturan Menteri Kesehatan No 2052 Tahun 2011 tentang izin praktek dan pelaksanaan praktek Kedokteran Pasal 2 ayat 3 " Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dalam memberikan SIP harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah dokter dan dokter gigi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan" Dinas Kesehatan memiliki kewenangan yang diberikan oleh Permenkes 2052/2011. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 77 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan. Hak pasien di Puskesmas Andalas berdasarkan Pasal 32 Undang-undang No. Dasar hukum Permenkes 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara. PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN . Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG KESELAMATAN PASIEN. Peraturan Menteri Kesehatan NO. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kode Etik dan Hukum Rumah SakitMengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang. HALAMAN TIDAK DITEMUKAN. 2015/NO. Pada Bagian Akreditasi antara lain diatur. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. pada proses sertifikat higiene sanitasi dan penyelenggara usaha pangan industri rumah tangga. kesehatan di Puskesmas Ngariboyo berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan membandingkan penilaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang. Mendidik staf tentang keselamatan pasien Puskesmas memiliki proses pendidikan, pelatihan dan orientasi untuk setiap jabatan mencakup keterkaitan jabatan dengan keselamatan pasien secara jelasPuskesmas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa dalam rangka meningkatkan manajemen penyelenggaraan Puskesmas perlu dukungan Sistem Informasi Puskesmas yang mampu menjamin ketersediaan data dan informasi secara cepat, akurat, terkini, berkelanjutan, dan Dasar Hukum. Unduh pdf permenkes ini untuk mengetahui lebih lanjut. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 diperlukan adanya kebijakan dan langkah-langkah strategi yang. 7. pelaksana MTBS setempat dan dinas kesehatan kabupaten/kota harus melakukan supervisi secara . Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Prak k Kedokteran (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4431); 2. Iklan Atas Artikel. 1. 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan: Pelayanan berupa. id : 10 hlm. Peraturan Menteri Kesehatan No 31 Tahun 2016 mengenai Registrasi izin Praktik dan Kerja Tenaga Kefarmasiaan. Peraturan. Mengingat : 1. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587sebagaimana ) telah beberapa kali terakhir dengan diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasUndang -Undang Nomor. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; Mengingat : 1. Lokasi.